Oknum Kontraktor Halangi Wartawan Liput Proyek, Ketua Komisi III DPRD Barut Angkat Bicara

MUARA TEWEH, EXISTNEWS.ID – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Dr. H. Tajeri, SE., MM., SH., MH., menyayangkan dan mengecam tindakan oknum pihak kontraktor di Barito Utara yang menghalangi tugas jurnalistik. Tajeri menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang menghalangi tugas jurnalis dalam meliput kegiatan pembangunan yang dibiayai dari uang rakyat.

“Tidak boleh itu. Kami akan panggil Kepala Dinas dan Kabid terkait untuk meminta penjelasan,” tegas Tajeri menanggapi laporan awak media, Sabtu (14/3/2026).

Menurutnya, seluruh proyek pemerintah harus bersifat terbuka dan transparan kepada publik, termasuk kepada media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

la menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek pemerintah bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Proyek pemerintah tidak ada yang ditutupi. Semua dibiayai dari uang rakyat. Kalau takut diawasi oleh media atau masyarakat, ada apa dengan pekerjaan proyek tersebut?” ujarnya

Diketahui sebelumnya, oknum dari pihak kontraktor yang mengerjakan proyek Dinas PUPR Barito Utara yakni penguatan tebing irigasi di samping APMS, Teweh Tengah, sengaja dihalang-halangi atau dilarang untuk meliput pada Jumat 13 Maret 2026.

Sosok yang mengaku orang tua kontraktor pengerjaan kegiatan penguatan tebing sungai Bengaris tersebut juga mengaku mantan wartawan di Jakarta dan terkesan rasis.

“Kau orang Medan, aku pun Batak ya, (dengan menyebut marganya) awas kau,” ucapnya garang ke awak media.

Ketika video peristiwa pelarangan dan intimidasi kepada insan pers tersebut disampaikan kepada Subi, Kabid Air PUPR Barito Utara, langsung merespon singkat.

“Akan saya teruskan ke PPTK nya,” tulis Subi lewat WhatsApp ke awak media.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Barito Utara, Muhammad Iman Topik, ketika di hubungi wartawan terkait hal tersebut menegaskan bahwa tidak ada yang melarang wartawan untuk meliput proyek pemerintah.

“Tidak ada yang melarang wartawan meliput proyek pemerintah,” tegas Iman Topik menjawab awak media.