Data Warga Tidak Mampu Diverifikasi, Dinsos Palangka Raya Pastikan Bansos Tepat Sasaran

PALANGKA RAYA, EXISTNEWS.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya tengah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat tidak mampu yang berpotensi mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Khusus di Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai daerah sampel dalam proses pendataan tersebut, dengan target mencapai 2,5 persen dari total jumlah penduduk. Hingga saat ini, data yang telah masuk mencapai sekitar 5.000 kepala keluarga (KK).

Dalam pelaksanaannya, setiap hari aparatur sipil negara (ASN) dari Dinsos Kota Palangka Raya disiagakan di kantor kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Salah satunya di Kelurahan Petuk Katimpun. Di lokasi tersebut, petugas melakukan verifikasi ulang terhadap data masyarakat yang berpotensi menjadi penerima bansos sebelum nantinya diajukan ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Yusuf, selaku Verifikator Dinsos Kota Palangka Raya, mengatakan warga yang datanya perlu diperbarui diwajibkan menunjukkan sejumlah dokumen sebagai bagian dari proses verifikasi.

“Data yang perlu di-update harus diverifikasi kembali. Warga diminta memperlihatkan KTP dan data KWH listrik sebagai bagian dari proses verifikasi,” ujar Yusuf di sela memberikan pelayanan, Senin (31/8/2026).

Ia menjelaskan, proses pendataan dan verifikasi tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Setelah melalui proses verifikasi dan disetujui dalam DTSEN, data tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Setidaknya terdapat tujuh jenis bantuan yang berpotensi diterima masyarakat tidak mampu. Bantuan tersebut meliputi subsidi gas elpiji, subsidi listrik, subsidi bahan bakar minyak (BBM), BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta

Program Keluarga Harapan (PKH).
Melalui proses pendataan dan verifikasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Dengan data yang lebih valid, penyaluran bantuan diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.