Gubernur Kalteng Buka Musrenbang RKPD 2027, Fokus pada Produktivitas, Investasi, dan Industri

PALANGKA RAYA, EXISTNEWS.ID – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (17/3/2026).

Musrenbang tersebut menjadi forum strategis dalam rangka penajaman, penyelarasan, serta penyepakatan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
Dalam perencanaan tahun 2027, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengusung tema

“Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah”. Tema ini dijabarkan ke dalam tiga fokus utama, yakni peningkatan produktivitas, penguatan investasi, dan pengembangan industri.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa perencanaan yang matang merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan.

“Perencanaan yang baik itu setengah dari keberhasilan. Keberhasilan pembangunan tidak dimulai dari pelaksanaan di lapangan, tetapi dari perencanaan yang matang, terukur, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran Musrenbang RKPD dalam menyelaraskan dokumen perencanaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Menurutnya, keselarasan tersebut akan mendorong percepatan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada sektor produktivitas, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti Kartu Huma Betang Sejahtera, peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat, serta digitalisasi layanan publik.

Sementara itu, pada sektor investasi, kebijakan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kemudahan perizinan, penguatan UMKM, pengembangan sektor pariwisata, serta penyiapan wilayah pertambangan rakyat yang sesuai dengan tata ruang.

Di sektor industri, Pemprov Kalteng mendorong hilirisasi sumber daya alam unggulan seperti udang, kelapa sawit, dan kakao, serta memperkuat ketahanan pangan, energi, dan kualitas udara.

Gubernur juga menyampaikan bahwa capaian makro pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2025 menunjukkan tren positif, meski masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Untuk tahun 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,79 persen, tingkat kemiskinan 4,5 persen, rasio gini 0,281, serta indeks modal manusia sebesar 0,565.

“Untuk mencapai target tersebut, kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Kami mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan RKPD ini,” tegasnya.

Gubernur juga berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan bagian dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah dimulai sejak Desember 2025.

Tahapan tersebut meliputi penyusunan rencana awal, forum perangkat daerah, forum lintas perangkat daerah, hingga Musrenbang provinsi, dengan target penetapan RKPD paling lambat Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa Musrenbang bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta mencapai kesepakatan terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2027.
Dari sisi capaian makro tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tercatat sekitar 4,8 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,47 persen, tingkat kemiskinan 4,94 persen, serta rasio gini sebesar 0,284.

Selain itu, terdapat 1.322 usulan aspirasi masyarakat dan 1.395 usulan pokok pikiran DPRD yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.

Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas yang selaras dengan kebijakan nasional serta visi dan misi daerah.

“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” tutupnya.