Sinergi Pusat–Daerah Diperkuat, Komisi V DPR RI Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur Kalteng

PALANGKA RAYA, EXISTNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI asal Kalteng, Muhammad Syauqi, menggelar silaturahmi dan Buka Puasa Bersama (Bukber) tahun kedua bersama tujuh mitra kerja strategis Komisi V di halaman belakang Kantor Dinas Perhubungan, Jalan S. Parman, Palangka Raya, Rabu (4/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Syauqi menegaskan bahwa kehadiran mitra kerja Komisi V di Kalteng bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai garda terdepan pembangunan infrastruktur daerah. Tujuh mitra kerja yang dimaksud meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang fokus pada pembangunan jalan, jembatan, bendungan dan irigasi; Kementerian Perhubungan yang menangani konektivitas darat, laut, udara dan perkeretaapian; serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berperan dalam pemberdayaan desa dan wilayah pinggiran.

Selain itu, hadir pula Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait informasi cuaca dan mitigasi bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam aspek keselamatan transportasi dan operasi SAR, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mendukung penanganan infrastruktur kebencanaan.

“Intinya, tujuh mitra dari Komisi V DPR RI ini akan tegak lurus membangun Kalteng sesuai tupoksi mereka. Kita ingin mengikat silaturahmi agar koordinasi pembangunan tidak terhambat,” ujar Syauqi.

Di balik komitmen tersebut, Syauqi juga mengungkapkan fakta bahwa dua instansi vital, yakni Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, hingga kini masih meminjam lahan atau gedung milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Ia berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi lahan representatif agar kedua balai tersebut dapat membangun kantor permanen demi meningkatkan kualitas pelayanan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengakui kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan besar. APBD Kalteng yang semula berada di angka Rp10,2 triliun mengalami efisiensi menjadi Rp5,6 triliun pada tahun 2026.

“Memang sangat berat bagi kami untuk membangun infrastruktur, terutama perbaikan jalan nasional dan normalisasi sungai dengan anggaran terbatas. Namun, dengan dukungan mitra DPR RI, kami yakin niat menyejahterakan masyarakat bisa berjalan baik,” ungkap Edy.

Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengapresiasi silaturahmi tersebut. Ia menilai dukungan Kementerian PUPR sangat krusial, terutama dalam menangani persoalan drainase primer menuju bandara yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Cantik.

Di tengah keterbatasan anggaran, pertemuan ini menjadi momentum bagi seluruh dinas untuk memetakan skala prioritas pembangunan. Dengan dukungan pendanaan dari APBN melalui jalur Komisi V DPR RI, diharapkan proyek-proyek strategis di Kalteng tetap berjalan optimal meskipun anggaran daerah sedang diperketat.