Anggaran Diperketat, Pemprov Kalteng Pastikan Layanan Dasar Tetap Jalan

PALANGKA RAYA, EXISTNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan kebijakan pengetatan anggaran tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar bagi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, efisiensi anggaran dilakukan pada sejumlah pos belanja yang dinilai masih dapat diminimalisasi. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan rapat di luar kantor atau hotel, pengadaan alat tulis kantor, pakaian dinas, serta pengeluaran lain yang belum bersifat mendesak.

“Di tengah pengetatan anggaran, kita tetap berupaya agar pembangunan bisa berjalan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya,” kata Agustiar Sabran di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Agustiar, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah provinsi, kata dia, tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Sekali lagi, pembangunan tetap kita upayakan berjalan. Meski dengan anggaran terbatas, pemerintah harus tetap hadir dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur juga masih menjadi perhatian Pemprov Kalteng. Namun, pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah karena harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Untuk infrastruktur akan tetap kami upayakan, meskipun mungkin belum bisa maksimal. Pemerintah akan terus berusaha sesuai kemampuan anggaran yang ada,” kata Agustiar.

Di sektor kesehatan, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Pemerintah daerah siap memberikan jaminan bagi masyarakat yang tidak mampu membiayai pengobatan.

“Kalau ada masyarakat yang sakit dan benar-benar tidak mampu membayar, pemerintah akan memberikan jaminan,” ujarnya.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kalteng juga tetap memperhatikan kesejahteraan pemuka agama dan tokoh adat. Insentif bagi ustaz, pendeta, pastor, serta mantir adat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Agustiar menilai pemuka agama dan tokoh adat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah.