Pemprov Kalteng Gelar Rakor Penanggulangan Karhutla 2025, Menteri LHK: Tindakan Preventif Harus Diperkuat

PALANGKA RAYA, EXISTNEWS.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT), Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8). Rakor ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau tahun ini.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq, serta dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Kalteng.

Dalam arahannya, Menteri Hanif menekankan pentingnya upaya preventif dan kolaboratif. “Tugas utama KLHK mengacu pada Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025. Selain pengendalian pelaksanaan, KLHK juga fokus pada penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan edukasi publik terkait Karhutla,” tegasnya.

Ia juga memaparkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah ±15,3 juta hektare, dengan 30,44% berupa lahan gambut. Kabupaten Katingan memiliki luas gambut terbesar, diikuti Kapuas dan Kotawaringin Timur. Lahan gambut yang rentan memperburuk kondisi kebakaran menjadi perhatian serius dalam penanggulangan Karhutla.

Berdasarkan data BPBD per 4 Agustus 2025, tercatat 1.317 hotspot di wilayah Kalteng, dengan 326 kejadian Karhutla yang menghanguskan sekitar 451 hektare lahan. Meskipun pada 6 Agustus tidak ditemukan hotspot berkonfidensi tinggi, BMKG memperingatkan adanya peningkatan potensi kebakaran pada 8–9 Agustus, khususnya di wilayah selatan dan tengah Kalteng.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan bahwa kondisi atmosfer mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). “Potensi pertumbuhan awan mencapai lebih dari 70%. Ini peluang besar untuk memperkuat strategi pembasahan lahan gambut,” ujarnya. Data TMAT dari KLHK menunjukkan sebagian wilayah berada dalam kondisi sangat rawan hingga berbahaya.

Gubernur H. Agustiar Sabran menyampaikan bahwa Kalteng menghadapi risiko tinggi Karhutla, khususnya di lahan gambut Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotim. Ia mengingatkan pentingnya belajar dari bencana besar di tahun 2015 dan 2019. “Ini alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” tegasnya.

Pemprov Kalteng juga telah melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk memastikan kesiapan petugas, memverifikasi titik api, dan menentukan prioritas penanganan di wilayah rawan. Namun, Gubernur juga menyoroti tantangan geografis wilayah Kalteng yang luas, sehingga memerlukan tambahan dukungan dari pusat berupa helikopter, drone, logistik udara, hingga sistem pusat data terpadu.

Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, Perda No. 1 Tahun 2020 menjadi dasar kompromi antara pelestarian lingkungan dan kearifan lokal, dengan pengaturan pembakaran terbatas oleh masyarakat adat.

Rangkaian kegiatan Rakor ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanggulangan Karhutla 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan. Menteri Hanif dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan Karhutla kepada Pemprov Kalteng, berupa motor Karhutla dua dan tiga roda, pompa jinjing 2 HP, serta alat pelindung diri dan SCBA M1 untuk petugas lapangan.

Rakor ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terus mengintai.