Operasi Caesar Disertai Pemasangan IUD di RSUD Doris Sylvanus Jadi Sorotan, Keluarga Harap Klarifikasi Terbuka

PALANGKA RAYA, EXISTNEWS.ID – Tindakan operasi caesar yang disertai pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) di RSUD Doris Sylvanus menjadi perhatian publik. Pasien berinisial RY hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Pihak keluarga berharap adanya penjelasan terbuka terkait prosedur medis yang dijalankan serta dampaknya terhadap kondisi ibu dan bayi.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, istilah malpraktik merujuk pada kelalaian atau tindakan tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional (SPO), maupun etika, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien.

Beberapa contoh dalam konteks tersebut meliputi kelalaian prosedur seperti kesalahan pemberian obat atau tindakan medis, kesalahan diagnosis akibat tidak dilakukan pemeriksaan semestinya, tindakan tanpa persetujuan medis (informed consent), serta kurangnya pemantauan kondisi pasien setelah tindakan.

Pada Pasal 440 UU tersebut diatur sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan kealpaan berat hingga mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Namun demikian, setiap dugaan tetap harus melalui proses klarifikasi dan pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Peristiwa bermula pada November 2025, saat RY menjalani persalinan melalui operasi caesar di RSUD Doris Sylvanus. Dalam tindakan tersebut, selain operasi caesar juga dilakukan pemasangan kontrasepsi IUD.

Menurut keterangan keluarga, pemasangan IUD dilakukan bersamaan saat operasi berlangsung. Suami pasien disebut telah memberikan persetujuan. Meski demikian, keluarga berharap ada penjelasan lebih rinci mengenai prosedur penawaran serta pertimbangan medis yang mendasari tindakan tersebut.

Secara medis, pemasangan IUD pascaoperasi caesar memang diperbolehkan, baik dilakukan saat operasi berlangsung (intra-sesar) maupun beberapa minggu setelah persalinan. Metode ini dinilai efektif untuk mencegah kehamilan jangka panjang dan umumnya tidak memengaruhi produksi ASI. Namun, keputusan pemasangan tetap harus mempertimbangkan kondisi fisik ibu dan didahului komunikasi yang jelas antara dokter dan pasien.

Beberapa hari setelah tindakan, RY dilaporkan mengalami nyeri hebat, pendarahan, serta demam. Keluarga sempat membawa pasien ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan awal sebelum akhirnya kembali dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus guna evaluasi lanjutan.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, dilakukan tindakan operasi lanjutan. Hingga kini, kondisi pasien masih dalam pemantauan intensif tim medis.

Pada Kamis, 12 Februari 2026, kuasa hukum keluarga, Suriansyah Halim, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu salinan rekam medis resmi dari rumah sakit.

“Kami sudah melengkapi seluruh persyaratan administrasi untuk memperoleh laporan medis pasien,” ujarnya.

Menurut Halim, pendampingan hukum ini bertujuan memastikan hak-hak pasien terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarga berencana menyampaikan laporan kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Majelis Disiplin Profesi (MDP).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian prosedur medis serta perbedaan isi pada resume rekam medis yang diterima keluarga. Hal ini nantinya akan dikaji oleh pihak berwenang sesuai mekanisme etik dan disiplin profesi.

Dampak dari kondisi kesehatan RY turut memengaruhi proses pemulihan pascamelahirkan, termasuk belum optimalnya pemberian ASI kepada bayi. Keluarga berharap adanya klarifikasi resmi dari pihak rumah sakit agar persoalan ini dapat dipahami secara utuh dan objektif.

Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Doris Sylvanus belum memberikan keterangan resmi. Proses klarifikasi dan pendalaman informasi masih terus berlangsung. (Red/Tim)