Isu Pemotongan Dana Publikasi, IPJI Kalteng: “Jangan Sampai Media Jadi Korban”

PALANGKA RAYA, EXISTNEWS.ID — Di tengah semangat pembangunan dan upaya pemerintah daerah membangun citra positif melalui keterbukaan informasi publik, angin tak sedap berembus di kalangan jurnalis Kalimantan Tengah. Isu mengenai kemungkinan pengurangan dana publikasi bagi media mencuat, menyusul adanya pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Kabar ini sontak menimbulkan kegelisahan di ruang-ruang redaksi media lokal. Sejumlah wartawan mempertanyakan, apakah kontrak kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dan media akan terdampak pemangkasan tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Kalimantan Tengah, Picrol Hidayat, menyampaikan keprihatinannya.

“Saya sangat menyayangkan bila hal itu benar-benar terjadi. Jika bisa, dana publikasi jangan ikut terpangkas,” ujarnya dengan nada tenang namun tegas, Rabu (12/11/2025).

Pria yang akrab disapa Dayat ini menegaskan, media bukan sekadar alat publikasi, tetapi juga pilar keempat demokrasi yang berperan penting sebagai pendidik, pemberi informasi, dan pengontrol sosial. Tanpa dukungan terhadap media lokal, ia menilai, transparansi pembangunan di Kalimantan Tengah bisa melambat.

“Pers seharusnya diberi ruang luas agar dapat memberikan informasi kepada publik dan menjadi kontrol sosial bagi pemerintah daerah, apalagi dengan banyaknya program pembangunan yang tengah dijalankan,” tambahnya.

Selain soal peran demokratis, Dayat juga menyoroti aspek ekonomi yang melekat pada keberadaan media lokal. Menurutnya, media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi kreatif di daerah.

“Banyaknya media lokal justru menjadi penopang ekonomi kreatif. Wartawan, editor, fotografer, hingga kontributor di pelosok daerah, semua bergantung pada keberlangsungan media. Jika anggaran publikasi dipangkas, maka bukan hanya berita yang terhenti, tapi juga nafkah banyak keluarga,” tuturnya lirih.

Dayat berharap, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dapat mempertahankan kemitraan yang sehat dengan media, meski di tengah keterbatasan fiskal. Ia menilai, transparansi dan kolaborasi antara pemerintah dan pers adalah fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik.

“Kami berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi media lokal untuk terus berkarya, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, dan menjalankan fungsi kontrol sosial demi tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Kini, di tengah isu pengurangan dana publikasi tersebut, media lokal di Kalimantan Tengah berada di persimpangan antara idealisme dan realitas anggaran. Namun satu hal pasti — suara media tak seharusnya padam hanya karena keterbatasan dana. Sebab, ketika media bungkam, maka gelaplah jalan masyarakat menuju kebenaran.